Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi “bergabung” dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah mencatat, proses integrasi Timtim didahului dengan rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru dan disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Sejarah kolonisasi di Timor Timur bisa ditarik sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu, orang-orang Portugis (Portugal) kerap singgah untuk berdagang, namun tak lama berselang, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau seluas 30.777 kilometer persegi itu. Memasuki pertengahan abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timor Timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat pulau Timor kepada Belanda. Oleh karena itulah wilayah Timor Timur atau pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal, berbeda dengan pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Baca juga: Tamatnya Kerajaan Kristen Larantuka di NTT Riwayat Timor Timur Kemenangan Jepang atas Belanda pada 1942 mengubah situasi di Timor. Selain mengambil-alih wilayah Hindia Belanda, pasukan militer Dai Nippon juga merebut Timor Timur. Namun, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Portugal kembali menduduki kawasan itu. Pada 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergolaknya politik di Portugal. Ronald H. Chilcote dalam Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme (1999) menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir yang dimotori Movimento das Forças Armadas (MFA) atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal, Marcello Caetano. Selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Guinea Portugis di Afrika, hingga Timor Timur di Nusantara. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi tiga faksi, yakni Partai Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin), dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti). UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal, Fretilin menghendaki kemerdekaan, sedangkan Apodeti ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Namun, popularitas Apodeti kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia. Baca juga: Sejarah Timor Timur Lepas dari RI yang Diungkit Prabowo Didukung Pemerintah AS? Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr., terkait hal tersebut. Tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, diterima Soeharto di Jakarta. Terungkap dalam Chega: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi [CAVR] di Timor-Leste Volume 5 (2010), sehari setelah pertemuan itu dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kala itu, sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh AS melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai motornya. Setelah mendengari situasi terkini di Timor Timur, pemerintah AS tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di situ terungkap bahwa pemerintah AS secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur. Selain itu, dikutip dari Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90 persen senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut. Kissinger sempat mengemukakan dalihnya, termasuk menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah invasi atau operasi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Sebelum Operasi Seroja, pemerintah RI sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di Dili. Baca juga: Operasi Komodo Sebelum Invasi RI ke Timor Timur Upaya Indonesia Mencaplok Timor Lorosae Lewat Operasi Seroja Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite histoire” Indonesia Volume 1 (2004) menuliskan, Operasi Komodo dipimpin oleh Ali Moertopo dan bertujuan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timor Timur. Itulah yang menjadi alasan pemerintah RI dan AS melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Terlebih, tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. Tiga hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur, Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Kelak, setelah Soeharto dan Orde Baru runtuh, diadakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste. Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Wisnu Amri Hidayat & Iswara N Raditya (tirto.id - Humaniora) Penulis: Wisnu Amri Hidayat & Iswara N Raditya Editor: Iswara N Raditya Kontributor: Wisnu Amri Hidayat Pemerintah RI disebut-sebut mendapat dukungan dari AS dalam invasi militer ke Timor Timur.
Kolonialisasi Portugis di Timor-Timur terjadi pasca keberhasilan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Baabullah mengusir Portugis dari Maluku. Portugis menduduki wilayah Pulau Timor bagian Timur, sedangkan Belanda menguasai Pulau Timor bagian barat atas dasar kesepakatan tahun 1915. Timor-Timur juga sering disebut sebagai Timor Portugis merupakan salah satu provinsi di luar negeri. Pada masa penjajahan Portugis, Timor-Timur tertutup dari dunia luar. Portugis membentuk polisi rahasia yang disebut dengan Polisi Internationale Defese do Estado (PIDE).
Perubahan kebijakan terhadap Timor-Timur oleh bangsa Portugis terjadi pasca adanya kudeta militer di Portugis atas Antonio de Oliveire Salazar oleh Jenderal de Spinola. Kudeta ini dikenal dengan Red Flower’s Revolution (Revolusi Bunga) atau juga sering disebut Revolusi Anyelir. Pemerintahan di Portugal beralih dari dictator menjadi demokrasi. Disebut Revolusi Anyelir dikarenakan pada saat itu ditiap-tiap moncong senjata diberi bunga Anyelir berwarna merah. Revolusi yang terjadi pada tanggal 25 April 1974, membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan Portugis terhadap negara koloninya. Semua koloni Portugis diberikan kebebasan untuk berdiri sendiri dan berkembang. Rakyat mendapatkan kesempatan untuk berpolitik. Muncul adanya dekolonisasi Portugis terhadap Timor-Timur.
Dalam rangka pelaksanaan dekolonisasi, Menteri Seberang Lautan Portugis, 16-19 Oktober 1974 datang ke Indonesia untuk membicarakan masalah tersebut. Presiden Indonesia, Soeharto, menegaskan beberapa hal, yaitu:
Indonesia tidak memiliki ambisi teritotial
Sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan dari perjuangan menentang penjajahan, Indonesia mendukung gagasan Portugis untuk melaksanakan dekolonisasi Timor-Timur.
Dekolonisasi berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri
Dekolonisasi diharapkan berlangsung dengan aman tertib dan tidak menimbulkan goncangan di daerah sekitarnya.
Apabila rakyat Timor-Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka akan ditanggapi secara positif selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Pembentukan Partai di Timor Timur
Rencana dekolonisasi Portugis ini mendapatkan berbagai tanggapan dari rakyat Timor-Timur. Muncul berbagai partai politik dengan corak dan tujuan masing-masing. Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah:
Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) didirikan oleh Mario Viegas Carracalao yang ingin merdeka secara bertahap. UDT terdiri dari pimpinan senior administrasi, pemilik perkebunan dan pemimpin suku asli. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Keinginan untuk tetap di bawah Portugis ini dikarenakan Timor-Timur belum dapat berdiri sendiri atas dasar ekonomi yang masih lemah dan rakyatnya secara pendidikan masih tertinggal.
Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal berpaham Komunis dan ingin segera merdeka. Salah satu tokohnya adalah Fransisco Xapier de Amara. Fretelin cepat menjadi partai politik yang popular dikarenakan berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada rakyat.
Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti- Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Arnaldo dos Ries Araujo yang ingin bergabung dengan Indonesia. Dasar pertimbangan dari Apodeti untuk menggabungkan diri dengan Indonesia adalah Timor-Timur terletak dalam satu pulau dengan Indonesia yakni Pulau Timor. Selain itu persamaan historis, etnis dan budaya juga memiliki kesamaan dengan Indonesia.
Selain itu terdapat dua Partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konfik berupa perang saudara.
Pada awalnya antara UDT dengan Fretelin bekerjasama. Namun dikarenakan adanya ketakutan bahwa Fretelin akan menjadikan Timor-Timor menjadi komunis, kerjasama tersebut diakhiri. Kemudian terjadi perang saudara antara UDT dengan Fretelin. Fretelin yang berideologi komunis mendapatkan dukungan militer dari pemerintah Timor-Timor. Oleh karena itu Fretelin memperoleh kemenangan.
Proklamasi Balibo
Pada tanggal 2 November 1975, Fretelin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor-Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai presidennya. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretelin dianggap tidak sah karena tanpa persetujuan dari partai lainnya. Adanya Proklamasi yang dibacakan oleh Fretelin membuat UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista mengeluarkan pengumuman bersama yakni Proklamasi Balibo. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Desember 1975, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalista menyatakan berdirinya Pemerintahan Sementara Timor-Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, administrasi, hukum dan keamanan. Gubernur PSTT dipilihlah Arnaldo Dos Ries Araujo yang merupakan ketua Apodeti. Selain itu juga dibentuk DPR Timor-Timur yang diketuai oleh Guielerme Maria Goncalves. Dengan terbentuknya PSTT dan DPR Timor-Timur tersebut, rakyat Timor-Timur mempunyai hak penuh untuk memutuskan masa depannya sendiri.
Pemerintah Indonesia yang sedikit condong ke barat kemudian merespon positif dari Proklamasi Balibo tersebut. Ada rasa ketakutan dimana nanti Fretelin dengan ideologi komunisnya yang akan menganggu stabilitas Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” (1975-1977). Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat, Australia dan negara barat lainnya yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Sovyet yang komunis memang tengah berlangsung. Apalagi hal ini didasarkan oleh adanya Teori Domino, bahwa pasca jatuhnya Vietnam ke komunis akan merembet ke daerah sekitarnya, salah satunya adalah Indonesia.
Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Menanggapi Petisi tersebut, maka dibentuklah delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Timur yang bertugas untuk menyaksikan dan berusaha mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang kehendak rakyat Timor-Timur. Delegasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.
Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui Tap MPR nomor IV/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke 27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ibu kota di Dili. Gubernur pertama dari Timor-Timur adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.
Integrasi Timor-Timur ke Indonesia masih menyisakan pro-kontra negara-negara di dunia. Salah satu negara yang kontra adalah Portugal
Sejarah Timor Timur terbagi menjadi 2 bagian penting. Yaitu sejarah bergabungnya dengan Indonesia dan sejarah terlepasnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerusuhan, tragedi, air mata dan perjuangan rakyat Timor Timur patut diapresiasi oleh semua pihak. Terutama negara-negara besar yang menurut para ahli politik menjadi pengaruh kuat pada sejarah Timor Timur.
Timor Timur Bergabung dengan Indonesia
Revolusi Bunga
Sejarah yang dibuat oleh rakyat Timor Timur berawal dari munculnya revolusi bunga (red flower’s revolution) di Portugal. Pada saat itu, pemerintahan dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi kerusuhan dan chaos yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antonio De Oliveire Salazar. Kudeta ini dinahkodai oleh Jenderal De Spinola.
Akibat dari revolusi bunga ternyata tidak hanya mengacaukan kondisi politik dan perekonomian Portugal. Lebih dari itu, sebagai negara penjajah yang sudah menerapkan kolonialisme dan mempunyai beberapa negara koloni, Portugal memiliki kewajiban mengurusi wilayah-wilayah koloninya. Salah satu daerah koloni milik Portugal yang telah dimiliki sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia.
Pemerintah Timor Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus menerus menyerang pemerintahan. Akhirnya dari revolusi bunga lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasibnya. Politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsa. Begitu pula dengan rakyat Timor Timur yang dicengkeram Portugal.
Timbul Golongan
Karena diberikan kebebasan oleh Portugal, di golongan rakyat Timor Timur pun timbul beberapa golongan partai politik yang berbeda arah tujuan. Meskipun sudah tidak lagi menjajah, Portugal masih berkewajiban mengurus masa depan Timor Timur sampai jelas. Sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut, Portugal yang sudah lemah dari dalam mendatangi Indonesia.
Dipilih Indonesia karena negara ini lebih kuat dan menjanjikan dibanding negara lain di dekat Timor Timur. Lagi pula Indonesia merupakan negara merdeka, berdaulat dan bahkan secara tidak langsung adat istiadat sampai kebudayaannya banyak yang diadopsi oleh warga Timor Timur. Sehingga ada ikatan batin yang erat antara rakyat Timor Timur dengan wilayah merah putih.
Dr. Antonio De Almeida Santos bertindak sebagai Menteri Seberang Lautan Portugal mendatangi Indonesia untuk membicarakan permasalahan Timor Timur. Menteri tersebut mendatangi Presiden RI yang saat itu dijabat oleh H. Soeharto dengan kekuasan orde barunya yang gagah pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1974.
Setelah pembicaraan dengan Indonesia, muncullah beberapa kubu politik di Timor Timur. Kubu tersebut adalah sebagai berikut :
Fretilin yang dulu bernama ASDT. Fretilin (Frente Revolutinaria De Timor Leste Independente menghendaki Timor Timur merdeka dan berdaulat di atas kaki sendiri. Fransisco Xavier Do Amaral menjadi tumpuan rakyat Timor Timur yang menginginkan kebebasan sendiri, karenanya dia menjabat sebagai pimpinan partai Fretilin ini.
AITI (APODETI), Partai Buruh (Pratido Trabalhista), dan KOTA maunya Timor Timur lepas dari Portugal dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berargumen bahwa Indonesia dan Timor Timur tidak dapat terpisahkan. Sejarah masa lalu sempat memberikan kenangan hubungan kedua wilayah tersebut. Bahkan Timor Timur merasa terkait dengan sejarah bahasa Indonesia yang dalam prakteknya banyak dipakai sebagai bahasa komunikasi mereka.
UDT (Uni Demokrasi Timor) ingin Timor Timur bergabung dengan negara Portugal yang menjadi induk semangnya bertahun-tahun. Alasan Mario Vegas Carascalao sebagai pemimpin partai untuk tetap menjadi bagian dari Portugis karena Timor Timur tidak memiliki potensi merdeka. Timor Timur masih menjadi negara bekas jajahan Portugal yang sama sekali tidak memiliki persiapan untuk merdeka sehingga dari segi ekonomi, politik dan taraf hidup rakyatnya dikhawatirkan kondisi Timor Timur jika merdeka sendiri justru semakin terpuruk dan miskin.
Ketiga kubu politik di atas sama-sama ingin mencapai tujuannya sendiri. Namun di kemudian hari, UDT memutuskan bergabung dengan kubu pro bergabung dengan Indonesia. Jadi ia masuk bersama 3 partai lain yang sudah lebih dulu menyuarakan pendapat mayoritas rakyat Timor Timur.
Keputusan Timor Timur
Di hari lain, Fretilin nekad memproklamasikan berdirinya negara Timor Timur. Negara baru ini mendudukkan Xavier Do Amaral yang awalnya menjadi pemimpin partai sekarang sebagai presiden. Negaranya dinamai Republik Demokrasi Timor Timur dan dideklarasikan tanggal 28 November 1975.
Sebagai aksi balasan dan usaha mempertahankan tujuan dari kubu lawan, gabungan 4 partai politik yang lain turut mengambil tindakan sebagai sikap tanggapan atas kelancangan yang dilakukan Fretilin. Mereka pun membuat deklarasi lain yang dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Timor Timur. Tepatnya pada tanggal 29 November 1975, Kubu ini mengumumkan telah bergabung dengan NKRI. Namun penandatanganan sebagai tanda resminya baru dilaksanakan akhir November tanggal 30 tahun 1975. Kemudian proklamasi ini dikenal dengan nama proklamasi Balibo karena dilangsukan di Balibo.
Kubu pro Indonesia menunjukkan tekad yang tidak main-main dengan keinginannya bergabung bersama Indonesia. Mereka menyelenggarakan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) di tanggal 17 Desember 1975 sebagai bentuk kekuatan hukum dan keseriusan mereka dalam menjadi bagian dari negara berdaulat.
Keputusan Fraksi pro Indonesia baru menyampaikan maksudnya secara resmi kepada Presiden Soeharto di tanggal 7 Juni 1976. Keinginan berintegrasi dengan Indonesia diterima oleh Preside RI 10 hari setelah surat tersebut sampai di Jakarta. Sebagai bukti tertulis diterimanya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia, Presiden mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976. Arnodo Dos Reis Araujo bersama Fransisco Xavier Lopez Da Cruz menjadi pasangan gubernur dan wakilnya yang perdana.
Seusai dikeluarkan keputusan resmi dari pemerintahan Indonesia, pihak Indonesia yang berinduk di Jakarta mengerahkan segenap usaha pembenahan di Timor Timur. Bukan hanya kerusuhan, melainkan juga usaha meningkatkan taraf hidup rakyat Timor Timur yang rendah, dan usaha meratakan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi dan kesehatan sebagaimana wilayah RI lain yang juga mengalami pembangunan.
Timor Timur Terlepas dari Indonesia
Tidak Puas
Setelah sekira 24 tahun bersama dengan Indonesia, Timor Timur akhirnya menyalahi janji kesetiannya sendiri yang dulu diabdikan untuk Indonesia. Namun di balik Tragedi Timor Timur yang menyedihkan, ada hubungan tak terlihat antara kasus ini dengan sejarah keruntuhan Uni Soviet.
Keanehan menyeret nama sejarah Uni Soviet dalam sejarah Timor Leste bukan tanpa alasan. Kerusuhan yang terjadi di akhir abad 19 tersebut mengundang perhatian dunia internasional, termasuk Amerika Serikat yang menjadi polisi dunia. Amerika, Australia dan semua sekutunya menginginkan modernisasi dan kapitalisme dipakai seluruh negara di dunia.
Permusuhan antara Amerika dan Uni Soviet yang sudah berakhir seiring selesainya perang dingin ternyata masih menyisakan kewaspadaan. Amerika takut dengan paham komunisme dan marxisme yang dianut oleh pemimpin Timor Timur. Oleh karenanya, ada usaha terselubung yang direncanakan secara dramatis.
Meskipun Indonesia sebagai negara sudah berusaha melakukan pembangunan sebaik mungkin pada Timor Timur, masih saja ada golongan yang tidak puas. Tidak berhenti pada kedongkolan hati karena merasa pembangunan masih kurang, mereka melakukan tindakan separatis yang memicu disintegrasi bangsa.
Konflik ternyata terus berlangsung sejak 1975 Timor Timur mendeklarasikan bergabung dengan Indonesia sampai tahun 1999 ketika Indonesia baru saja keluar dari krisis moneter yang menyisakan kekacauan ekonomi dan politik. Ratusan ribu permasalahan disintegrasi bangsa terus bermunculan di bumi loro sae. Hingga memakan korban nyawa rakyat jelata. Ada 84.200 orang mati karena terserang penyakit dan belasan ribu orang lainnya menjadi korban perang saudara.
PBB Datang
United Nation Organization (UNO) atau disebut PBB dalam bahasa Indonesia, merupakan organisasi dunia yang memiliki banyak sayap untuk menyelesaikan konflik di dunia internasional. Kedatangan PBB ke Timor Timur bertujuan memastikan masa depan Timor Timur tanpa menimbulkan lebih banyak korban.
PBB datang untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur. Apakah mayoritas berada di pihak pro integrasi atau malah pro disintegrasi. Jajak pendapat atau referendum ini dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 dan disokong oleh Amerika beserta sekutunya seperti Australia. Sungguh mengagetkan, 78,3 % rakyat Timor Timur ingin berpisah dari janji kesetiannya pada NKRI.
Sebenarnya pada waktu Presiden Habibie menggantikan Soeharto setahun sebelumnya, beliau telah mengambil kebijaksanaan yang sangat tepat. Ada tawaran otonomi daerah kepada Timor Timur untuk mengurus sendiri rumah tangganya tetapi masih di bawah payung NKRI. Namun dunia internasional kurang sejalan dengan sikap Habibie, banyak negara dari Eropa dan Australia yang lantas menekan Indonesia agar melepaskan Timor Timur.
Bahkan Perdana Menteri Australia menyarankan Habibie untuk membebaskan Timor Timur agar merdeka sendiri. Tentu saja Habibie yang sudah memanggul banyak beban dalam negeri semakin kecewa karena ternyata dunia internasional lebih banyak menekan melepas TimTim dibanding mempertahankannya. Beliau pun menyetujui referendum PBB setahun setelahnya yang resmi memisahkan TimTim dengan NKRI.
Setelah referendum PBB, kondisi internal Timor Timur masih kacau. Perang saudara masih terjadi, dan administrasi wilayahnya dipegang oleh UNTAET -organisasi bawahan PBB yang mengurus kasus Timor Timur. Kesiapan kemerdekaan Timor Timur baru didapatkan pada abad 20. Mula-mula dilakukan pemilihan umum untuk memilih konstitusi negara sejak tahun 2001 hingga bulan Februari 2002.
Segala persiapan untuk sebuah negara merdeka sudah cukup kuat di awal millenium kedua. Timor Timur pun memproklamasikan kemerdekaan negaranya sendiri di tanggal 20 Mei 2002 dengan Xanana Gusmao sebagai Presiden awalnya. Sejak saat itulah, Timor Timur merubah namanya menjadi Timor Leste dan menghapus segala kenangan bersama NKRI.
Bahasa yang digunakan di Timor Leste adalah Portugal. Sementara itu, mata uang yang diberlakukan di negara tersebut yaitu Dollar Amerika. Adat istiadat dibuat sebisa mungkin lebih condong ke daerah sendiri atau Portugal. Dengan Dili sebagai ibukotanya, Timor Leste diterima sebagai anggota UNO (PBB) tepat pada tanggal 27 September 2002.
0 Komentar