Peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai G30S/PKI merupakan sejarah kelam bagi Bangsa Indonesia.
Pertama :
Presiden Soekarno menjadi kehilangan wibawa di mata rakyat Indonesia karena dianggap melakukan pembelaan terhadap PKI.
Dampak kedua:
Pertentangan dalam lembaga tinggi negara muncul karena kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil.
ketiga :
Konflik antara partai politik pun tidak dapat dihindari.
Keempat:
Muncul kemarahan rakyat karena pemerintah belum bisa mengambil keputusan untuk membubarkan PKI.
Dampak kelima:
Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI dan KAPI yang menuntut agar PKI dibubarkan yang merupakan bagian dari Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Isi tuntutan lainnya adalah Kabinet Dwikora bersih dari unsur-unsur PKI dan pemerintah harus segera mengambil sikap dalam perbaikan ekonomi.
Adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah mendorong dilakukannya aksi demonstrasi dan berbagai gerakan oleh mahasiswa dan pemuda di Indonesia. Aksi demonstrasi dan gerakan oleh mahasiswa dan pemuda tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera memperbaiki situasi pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI dan membuat perubahan ke arah yang lebih baik.
Ke-enam :
Pemerintah melakukan pembaruan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada kabinet yang memiliki anggota seratus menteri sehingga disebut sebagai Kabinet Seratus Menteri. Namun di antara menteri-menteri tersebut masih ada yang pro terhadap PKI sehingga ditentang oleh rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI. Mereka pun melakukan aksi demonstrasi dan mengempeskan ban mobil milik calon menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim sehingga mendorong aksi demonstrasi yang lebih besar lagi dan menjalar ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai pemicu aksi demonstrasi dan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia.
Dampak ke tujuh( terakhir ) :
Pada 11 Maret 1966, sidang kabinet diadakan untuk membahas kemelut politik nasional. Namun, sidang kabinet tersebut tidak dapat diselesaikan karena terdapat pasukan tak dikenal di luar gedung yang dianggap dapat membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. Di hari yang sama, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang menurutnya penting dan dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam menjalankan pemerintahan dan revolusi, serta keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.
0 Komentar